Category Archive News

Byadmin

Tarif Ojol Baru Berlaku 1 Mei, Menhub Pastikan Gojek dan Grab Taat

Dikutif dari Rina Anggraeni, selasa 30 april 2019-06:12 wib.

Menhub Budi Karya mengatakan perusahaan transportasi online ini sudah menerima keputusan yang ditetapkan pemerintah terkait tarif ojek online yang berlaku 1 mei, mendatang.

JAKARTA-Tarif ojek online resmi ditetapkan oleh kementerian perhubungan (Kmemhub) dalam hal ini Direktorat Jendral (Ditjen) Perhubungan Darat yakni sebesar Rp 2.000 per kilometer untuk batas bawah dan tarif batas atas sampai Rp2.500/km.

Sebelumnya aturan ojek online telah terbit melalaui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) no 12 tahun 2019.

Dalam hal ini Meteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya mengatakan perusahaan tranportasi online oni sudah menerima keputusan yang di tetapkan pemerintah. “Ya sat, dua hari ini besok saya akan rapat dengan Grab dan Gojek.

Prinsipnya mereka menerima itu, dan mereka nengharapkan itu dilakukan secara equal atau sama antara Grab dan Gojek, ” ujar Menhub di Jakarta.

Dia pun mengatakan, Gojek dan Grab juga akan mengikuti aturan yang sudah dibuat Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jendral Hubungan Darat. “Berikutnya adalah karena ini legitimid, kita akan berlakukan. Besok kita akan nyatakan dengan Gojek dan Grab, kita ada aturannya dan akan jalani. Bahwa nanti ada masukan setelah jalan ya kita akan evaluasi kalau memang harus ada dievaluasi,” jelasnya.

Sebagai informasi, penerapan tarif baru ini akan dilaksanakan pada 1 Mei 2019 meski tidak disepakati ini.

Hal ini dilakukan agar masyarakat dan perusahaan aplikator ojek online bisa menyesuaikan penetapan tarif ojek online ini.

Selain itu, besaran tarif untuk ojek online ditetapkan berdasarkan zonasi.

Ketiga zona itu adalah zona 1 untuk wilayah Sumatera, jawa (tanpa Jabotabek., dan Bali., zona II jabotabek,., dan zona III Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya.

Adapun besaran tarif nett untuk zona I batas bawah Rp 1.850 dan batas atas Rp 2.300, dengan biaya jasa minimal Rp 7.000-Rp 10.000.

Sementara zona II batas bawah Rp 2.000 dengan batas atas Rp 2.500, dan biaya jasa minimal Rp 8.000-Rp 10.000. Untuk zona III batas bawah Rp 2.100 dan batas atqs Rp 2.600 dengan biaya jasa minimal Rp 7.000-Rp 10.000.

(akr)

Byadmin

Tarif Baru Taksi Online

Taxipontianak.com-Dikutif dari https://m.detik.com, jumat 28-12-2018

Jakarta, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akhirnya buka suara terkait larangan pemberian tarif promo untuk taksi online. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permehub) Nomor PM 118 Tahun 2018 dimana, pada pasal 27 ditulis perusahaan aplikasi dilarang menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah.

Larangan itu, kata Budi, dilakukan agar tidak ada komponen yang dikorbankan dalam pembentuk tarif taksi online, termasuk di dalamnya pendapatan sopir.

“Jadi gini, kan tarif itu sudah kita hitung dengan komponen-komponen yang harus dipenuhi oleh satu industri, yaitu ada komponen penyusutan artinya kalau dia rusak nanti mesti beli lagi, komponen bensin, komponen perawatan, bagian untuk sopir sudah dipas gitu lho. Ada komponen untung operator gitu lho” katanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, jumat 28/12/2018.

Dia mengatakan dengan adanya promo maka ada komponen yang dikorbankan salah satunya pendapatan sopir. Tak heran, hingga saat ini banyak sopir yang bekerja hingga jam 12 jam.

“Kalau sekarang ini mereka nggak cukup uangnya, mereka bekerja lebih lama, tadinya 8 jam sekarang 12 jam bahkan lebih dari itu,” katanya.

Berarti untuk mencukupi dirinya sendirinya nggak cukup tuh bagian dia, belum lagi perawatan yang lain, ganti ban nggak ada. Kalau diskon-diskon berkaitan dengan pendapatan pengemudi maka level of service dan safety akan turun, ” ungkapnya.

Oleh karene itu, Mantan Bos Angkasa Pura II ini meyakini pendapatan sopir berkurang kerena adanya tarif promo. Hal itu juga terlihat dari kondisi kendaraan yang dipakai.

NATURALY begitu, coba lihat taksi online waktu zaman peetama keluar kan lain, tidak dirawat, lebih dekil, pengemudinya juga lusuh-lusuh karena kerja lebih panjang. Saya lihat udah lah, dengan harga gitu aja, kalau mau kasih bonus itu korporasi yang kasih terserah, tapi jangan korbankan pengemudi, ” tutupny.

Byadmin

Tarif Harga Taxi Pontianak Terbaru

Kota Pontianak??  Jangan khawatir untuk mengetahui tarif taxi yang murah dapat menggunjugi TaxiPotianak.com akan memberikan tarif-tarif taxi di Pontianak dengan harga yang relatif murah, berikut adalah tarif dari Raja dan Ratu Taxi yang merupakan salah satu Taxi di Kota Pontianak.
Adapun tarif  Adalah Sebagai Berikut :
PONTIANAK-BANDARA                     RP 100.000
BANDARA-PONTIANAK                     RP 100.000
BANDARA-SUNGAI PINYUH             RP 120.000/PER ORANG.
BANDARA-MEMPAWAH                     RP 130.000/PER ORANG.
BANDARA-SUNGAI DURI                   RP 140.000/PER ORANG.
BANDARA-SINGKAWANG                  RP 150.000/PER ORANG.
BANDARA-PEMANGKAT                    RP 170.000/PER ORANG.
BANDARA-TEBAS                                RP 180.000/PER ORANG.
BANDARA-SAMBAS                             RP 200.000/PER ORANG.
BANDARA-TANJUNG HARAPAN        RP 230.000/PER ORANG.
TARIF PONTIANAK TRANSPORTASI TAXI REGULER DARI PONTIANAK-TANJUNG HARAPAN.
PONTIANAK-SUNGAI PINYUH          RP 70.000/PER ORANG.
PONTIANAK-MEMPAWAH                  RP 80.000/PER ORANG.
PONTIANAK-SUNGAI DURI                RP 90.000.PER ORANG.
PONTIANAK-SINGKAWANG               RP 100.000/PER ORANG.
PONTIANAK-PEMANGKAT                 RP 120.000/PER ORANG.
PONTIANAK-TEBAS                             RP 130.000/PER ORANG.
PONTIANAK-SAMBAS                          RP 150.000/PER ORANG.
PONTIANAK-TANJUNG HARAPAN     RP 180.000/PER ORANG.
Baiklah itu dia tarif taxi yang ada di Kota Pontianak, ingin mencari taxi di kota pontianak dengan tarif yang relatif murah dapat menghubungi Raja Taxi dan Ratu Taxi berikut adalah kontak dari kedua taxi tersebut.
Raja Taxi
Call : 0813 4500 6566
Facebook : Raja Taxi
Ratu Taxi
Call : 0813-4500-6566
Facebook : Ratu Taxi]]>

Byadmin

Pesan Taxi Online Pontianak Cukup Dengan Smartphone

Pesan Taxi Online Pontianak Cukup Dengan Smartphone – Seperti diketahui, di Kota Pontianak saat ini ada tiga usaha jasa transportasi berbasis online, yakni Jepot, Bujang Kurir, dan yang baru launching kemarin Tripy.
Kelebihan Tripy selain sangat mudah memesan dengan beberapa sentuhan saja di smartphone, transparansi biaya, setiap konsumen pengguna jasa Tripy sudah diberikan asuransi.
Jika terjadi masalah seperti keluar dari jalur, terhenti atau tidak sesuai dengan tujuan bisa terlacak pada sistem dan terlihat di map.
“Kami memiliki Customer Service (CS) yang stanby untuk driver kami, untuk pertanyaan arah jalan atau dalam keadaan darurat, driver bisa menghubungi CS lewat chat yang tersedia di aplikasi atau bisa telepon langsung,” jelas CEO PT Tripy Transmoda Indonesia Rizal Bakri, Kamis (19/5/2016).
Pembayaran akan dilakukan secara tunai. Pada saat konsumen memesan akan ada estimasi biaya yang disiapkan. Setelah konsumen melakukan pembayaran, driver lalu menekan tombol selesai, kemudian secara otomatis bukti pembayaran akan terkirim melalui email konsumen.
“Lama waktu pemesanan tergantung dari driver yang berada di area lokasi pemesanan, nanti juga saat mau order terlihat estimasi waktu penjemputan dari driver. Mungkin nanti pas test ride akan lebih jelas cara dan penggunaan aplikasi Tripy,” tandasnya.]]>

Byadmin

Penting, Regulasi Taksi Online Harus Jelas

Penting, Regulasi Taksi Online Harus Jelas – Lebih dari seratus pengemudi taksi pelat kuning berargometer mendatangi DPRD Kota Yogyakarta, kemarin. Mereka minta Kota Yogyakarta menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi kericuhan di lapangan menjelang maupun sesudah pengesahan Peraturan Gubernur DIY tentang Taksi Khusus.
“Hanya untuk jaga-jaga, jangan sampai ada aksi anarkistis lagi,” kata Ketua Paguyuban Taksi Berargometer Yogyakarta (Kopetayo), Sutiman, usai audiensi dengan Komisi C DPRD Kota Yogyakarta.
Diungkapkannya, pada 8 Mei 2017 sedikitnya ada empat titik kejadian anarkistis antara pengemudi taksi pelat kuning dengan pelat hitam di Yogyakarta. Beberapa waktu sebelumnya, keributan juga terjadi di Jalan Malioboro, Jalan AM Sangaji, Jalan Mataram, kawasan Ngampilan dan Terminal Giwangan, Stasiun Tugu, dan Lempuyangan.
Pemicunya lantaran dampak dari regulasi yang tidak tegas hingga berakibat kekisruhan di tingkat bawah. Menurutnya, taksi pelat kuning selaku armada angkutan umum resmi, harus menjalani serangkaian uji sebelum beroperasi di jalan.
Sedangkan taksi pelat hitam yang menggunakan aplikasi online masih leluasa mengangkut penumpang tanpa izin. Selain itu, jumlah taksi pelat kuning juga dibatasi 1.000 unit, sebaliknya kuota taksi pelat hitam belum ada batasan.
“Ini menjadikan persaingan tidak sehat. Dari sisi perizinan tidak ada dan tarifnya juga tidak terkontrol,” jelas Sutiman.
Pihaknya pun minta baik kalangan Dewan, Pemkot Yogyakarta, dan kepolisian, agar bisa menjembatani sehingga ketegangan mereda dan situasi kembali kondusif. Terutama di wilayah Kota Yogyakarta. “Kami tak ingin kericuhan kembali terjadi di jalan. Kami tak henti-hentinya menjaga situasi agar tetap damai. Harus ada yang menjembatani agar tak ada yang mengintimidasi dan terintimidasi,” ujarnya.
Dia berharap semua pihak menghormati isi Pergub Taksi Khusus yang menurut informasi yang diterimanya bakal disahkan 30 Mei ini. Termasuk di antaranya pemberlakuan kuota bagi taksi online pelat hitam. “Kami mengusulkan kuota maksimal 10% dari jumlah taksi pelat kuning saat ini, jadi sekira 100 unit,” imbuh Sutiman.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, mengaku siap menindaklanjuti aspirasi dari Kopetayo. Dari sisi regulasi, draf Pergub Taksi Khusus diakuinya sudah mengakomodir kepentingan pihak taksi pelat kuning dengan taksi online pelat hitam.
“Sudah saya baca drafnya, baik, bisa mewadahi kedua belah pihak. Kami akan mengupayakan di lapangan tak lagi muncul keributan,” ujarnya.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda DIY Gatot Saptadi mengaku, draf Pergub sudah diserahkan ke sekda untuk segera ditetapkan. Namun, materi yang diatur masih bersifat umum. Sedangkan hal-hal teknis seperti tarif dan kuota taksi khusus,akan diatur tersendiri melalui surat keputusan (SK) Gubernur.
“Yang tak kalah penting menurutnya adalah koordinasi antar instansi yang nanti mendapat limpahan kewenangan menyangkut perizinan taksi online. Yang jelas nanti ada stiker khusus, harus uji KIR, berizin, dan sebagainya. Urusan teknis nanti diatur kemudian melalui SK,” tandasnya.]]>

Byadmin

Masa Tenggang Angkutan Online Dinilai Tak Realistis

Masa Tenggang Angkutan Online Dinilai Tak Realistis – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai masa tenggang pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 selama tiga bulan dinilai tidak realistis. Semestinya, masa tenggang itu memiliki waktu enam bulan.
‎Koordinator Divisi Investigasi ICW, Febri Hendri menyatakan, masih banyak keterbatasan yang dimiliki pemerintah dalam menerapkan aturan baru. Sehingga, masa tenggang yang diterapkan terlalu singkat.
‎”Idealnya mesti enam bulan,” kata Hendri di Jakarta, Senin (3/4/2017).
Melihat hal itu, dia mengingatkan pemerintah, agar bijaksana dalam menyikapi kekurang yang ada, salah satunya fasilitas dan tempat pengujian kendaraan secara berkala (uji KIR) yang menjadi kewajiban.
Sebelumnya, Permenhub nomor 32 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek‎ mulai diterapkan 1 April lalu. Dalam aturan itu, Pemerintah menetapkan masa tenggang pemberlakuan aturan ini selama tiga bulan. Artinya, selama tiga bulan ke depan aturan baru tersebut belum akan berlaku, sehingga belum ada sanksi bagi mereka yang melanggar.
Ada 11 butir revisi dalam peraturan tersebut, namun empat di antaranya menjadi polemik. Keempat butir peraturan tersebut adalah kewajiban uji KIR, pengalihan kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) taksi online dari pribadi menjadi badan hukum, penetapan tarif, serta penetapan kuota taksi online.
Melihat rentetan aturan itu, Febri menjelaskan, berbagai keterbatasan yang ada membuka peluang munculnya pungutan liar (pungli) dan praktik suap. Umumnya, pungli lahir dari buruknya fasilitas pelayanan publik serta rumitnya birokrasi.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan tiga rekomendasi terkait penerapan Permenhub nomor 32. Pertama, KPPU meminta pemerintah menghapus batas bawah tarif yang selama ini diberlakukan untuk taksi konvensional. Sebagai gantinya, pemerintah hanya mengatur batas atas tarif.
Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menjelaskan, penetapan tarif batas bawah akan berdampak pada inefisiensi industri taksi yang bermuara pada mahalnya tarif bagi konsumen, menghambat inovasi untuk meningkatkan efisiensi, dan menjadi sumber inflasi.
“Regulasi batas atas dapat menjadi pelindung konsumen dari eksploitasi pelaku usaha taksi yang strukturnya oligopoli,” jelasnya.
Kedua, KPPU menyarankan pemerintah tidak mengatur kuota taksi konvensional maupun online di suatu daerah dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Artinya, setiap pelaku usaha menyesuaikan jumlah armada sesuai kebutuhan konsumen. Pengaturan oleh pemerintah mengurangi persaingan merugikan konsumen.
Selain itu, diperlukan sebuah standar pelayanan minimal. Pemerintah harus mengawasi secara ketat pemegang lisensi jasa angkutan taksi dan tegas memberikan sanksi pencabutan izin operasi jika melanggar regulasi. Pengawasan super ketat ini menjaga kinerja operator taksi konvensional dan online untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
Ketiga, Komisi menyarankan pemerintah menghapus kebijakan STNK taksi online atas nama badan hukum. Menurut Syarkawi, pemerintah sebaiknya mengembangkan regulasi sistem taksi online dengan badan hukum koperasi yang asetnya dimiliki anggota.]]>

Byadmin

Pengusaha Taksi Online Hambat Pergub

Pengusaha Taksi Online Hambat Pergub – Pemda DIY pernah menjanjikan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY seputar taksi online pada ak hir Mei 2017. Namun hingga kini pergub belum juga diterbitkan karena belum me mu at hal substansial yaitu soal tarif dan kuota.
Untuk menentukan kedua poin itu, Pemda DIY memilih membahas dulu dengan pemilik usaha jasa taksi online. Sayangnya pengusaha taksi online tak mau datang untuk bermusyawarah dengan Pemda DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Ha mengku Buwono (HB) X meng ungkapkan, soal Pergub Taksi Online sebenarnya ada pi lihan yang bisa ditempuh. Per tama, tetap menerbitkan ta – pi belum memuat poin krusial seperti penentuan tarif batas atas-bawah dan kuota.
Kedua , menunda pergub sambil menunggu penetapan dari Ke – menterian Perhubungan. Sultan mengatakan, penentuan tarif batas atas dan bawah sepenuhnya menjadi kewe – nang an pusat atas pengajuan da ri daerah. “Saya mengeluar – kan pergub tapi tarif rendah dan tinggi tetap tidak bisa kami putuskan. Atau keluarkan pergub sambil menunggu keputusan Pak Menteri (Menhub) soal pengajuan tarif,” ungkap Sul – tan, kemarin. Dengan kata lain, jika pergub diterbitkan saat ini maka atur an yang beredar tanpa ke – pu tusan penting seperti tarif. Untuk penentuan tarif dan kuo ta, Pemda DIY sebenarnya me milih berdialog dengan ma – najemen perusahaan taksi online. Dikatakannya, pembahas – an dengan manajemen perusahaan taksi online sangat pen – ting agar keputusan yang dibuat adil.
Sayangnya, dalam setiap ke sempatan dialog ternyata yang datang bukan pemilik jasa taksi online, melainkan hanya sopirnya. Hal ini menjadi salah satu penghambat proses penentuan kebijakan. “Harapan saya kami bisa bertemu dengan pengusaha bukan dengan sopir. Kalau dengan sopir piye mau menentukan, (sopir) bukan pengusahanya. Karena yang muncul hanya sopirnya, pengusahanya enggak,” ujarnya. Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY pun mendesak agar Pergub Taksi Online agar segera diterbitkan. Jika tidak, ma salah antara operator taksi kon vensional dengan online akan semakin meruncing.
“Ta – di pagi kami sowan (datang) ke Polda DIY mempertanyakan hal tersebut,” ujar Ketua Or – gan da DIY Agus Andriyanto, kemarin. Dia menduga molornya pergub akibat selama ini pembuat regulator kesulitan menemui operator taksionline atau pemilik aplikasi. Hal ini dinilainya sebagai unsur kesengajaan pihak operator yang ingin mengulurulur waktu sehingga pergub tidak segera disahkan. Kemungkinan besar, lanjut Agus, karena operator taksi online tidak akan bisa memenuhi sya rat yang tertera dalam pergub.
Salah satunya batasan kuo ta yang diberikan pemerintah mengingat selama ini operator taksi online sudah me la – kukan perekrutan driver. Jika pergub diberlakukan, kata dia, operator taksi online harus memutus kerja sama de – ngan pihak ketiga yakni driver pemilik mobil plat hitam yang selama ini sudah bekerja sama. “Yang kami pertanyakan komitmennya, nanti sanggup tidak operator taksi online memenuhi syarat tersebut? Ba gai – mana regulator menga wa si – nya?” katanya. Pihaknya berharap pergub segera diterbitkan agar perso – alan di lapangan dapat diselesaikan.
Perihal adanya operator taksi konvensional yang ber ga bung dengan operator online, diakui nya memang ada be berapa dan itu pun belum resmi beroperasi. Namun Agus membantah bila sudah ada 40% operator tak si konvensional yang bekerja sama dengan penyedia apli kasi Go-Jek, tepatnya Go-Car. Se – tahu dirinya, baru ada sekitar 25 taksi dari sebuah perusahaan taksi yang telah ber ga bung dan taksi resmi inilah yang telah melakukan uji KIR. “Jadi yang telah patuh uji KIR da ri taksi online ya baru 25 itu. Yang lain, plat hitam belum,” ka tanya. Adanya kerja sama antara sejumlah taksi konvensional de ngan taksi online tersebut bu kan mengindikasikan Or – gan da DIY pecah.
Organda men du kung adanya kerja sama ini karena sesuai anjuran pemerintah. Namun persoalan lain akan muncul ketika pihak operator taksi online tidak bisa memenuhi syarat kuota yang ditetapkan. “Ini yang menjadi persoalan kami. Mereka (operator) sanggup tidak?” ujarnya. Namun tudingan ini dibantah Strategic Area Head Go-Jek Yogya, Delly Nugraha. Dika ta – kan nya, operator taksi online se perti mereka tidak sulit ditemui. Karena pihaknya sudah be be rapa kali bertemu dengan pemerintah, terutama kepala Dinas Perhubungan DIY. Bah – kan mengklaim Dinas Per hu – bung an mendukung berga – bung nya taksi konvensional dengan taksi berbasis internet.
“Selama ini, penolakan ter – sebut karena penilaian negatif terhadap kami. Semua itu karena ketidaktahuan saja, ma sya – rakat termasuk pemerintah ataup un taksi konvensional mendengar tentang Go-Jek ha – nya sepotong-sepotong,” ka ta – nya membela diri.
Sejumlah Pejabat Diancam Dilaporkan ke Polisi
Terpisah, puluhan sopir taksi yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan So pir Angkutan Umum (FPPU) dan Komunitas Pengemudi Tak si Yogyakarta (Kompetayo) semakin gusar dengan tidak keluarnya Pergub Taksi Online. Hal itu diperlihatkan ketika mereka mendatangi Mapolda DIY, kemarin. Para sopir bermaksud melaporkan adanya tindakan wanprestasi dari sejumlah aparat birokrat di Pemda DIY. Yang dilaporkan adalah janji mengeluarkan pergub yang mengatur keberadaan taksi online pada 30 Mei lalu dan itu tidak di pe – nuhi.
Sementara janji tersebut te lah dituangkan di dalam su – rat bermeterai yang ditanda – tangani perwakilan FPPAU dan keempat pejabat yang akan dilaporkan. Mereka yang akan dilapor – kan adalah Asisten Sekda Bi – dang Perekonomian Pemda DIY sekaligus Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY Gatot Sap ta – di, Kepala Satuan Polisi Pa – mong Praja DIY GBPH Yud ha – ning rat, dan Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Latief Usman. “Yang akan kami laporkan ada – lah Asisten Sekda Bidang Per – ekonomian Pemda DIY, Plt Ke – pala Dinas Perhubungan, Ke – pa la Satpol PP Pemda DIY, dan Di rektur Lalu Lintas Polda DIY,” ungkap Ketua Kom pe ta – yo Sutiman seusai melakukan dialog dengan perwakilan Pol – da DIY.
Sutiman mengutarakan, pa ra pengemudi taksi sudah bersabar menunggu keluarnya pa yung hukum tersebut. Na – mun hingga waktu yang dijanjikan, pergub tidak kunjung diundangkan. Sementara tanpa aturan jelas, keberadaan taksi online dianggap telah meru gi – kan taksi argometer. Selain produk hukum, para sopir taksi resmi tersebut juga mempertanyakan tidak ada – nya upaya menjalankan satu pun kesepakatan dalam pertemuan di awal Mei 2017. Salah sa tunya adalah adanya pe la – rang an operasional taksi online sebelum pergub keluar. Namun dari pantauan pe – nge mudi taksi, hal tersebut juga tidak dilakukan.
Akan tetapi niat untuk melaporkan tersebut akhirnya ditunda setelah dalam pertemuan antara pe – nge mudi taksi dengan Ka sub – dit II Intelkam Polda DIY AKBP Ndaru Tyas Wibowo disepakati agar para pengemudi taksi me – nanyakan terlebih dulu proses pembuatan pergub yang di – mak sud. Para sopir taksi dimin – ta untuk datang ke Pemda DIY sebagai pihak yang memproses keluarnya produk hukum ter – sebut. Ndaru mengatakan, secara teknis pihaknya tidak bisa mem berikan intervensi percepatan terhadap keluarnya sebuah produk hukum dari instansi lain. “Pasti aspirasi para so pir taksi ini akan sampai ke Ba pak Kapolda dan akan dite – ruskan kepada Pemda DIY,” katanya.
Polda berharap pengemudi taksi argometer bisa tetap ikut menjaga kondusivitas kea – man an di masyarakat. Jangan sampai persoalan tersebut me – nyebabkan gangguan keama n – an. “Sambil memperjuangkan aspirasi, kami minta suasana Yogyakarta tetap dijaga sebagai ikon pariwisata,” tandasnya.
Ridwan anshori/ erfanto linangkung/ maha deva

]]>

Byadmin

Cara Driver Taksi Online Agar Tak Ketahuan Ini Bikin Ngakak !

taxipontianak.com – Cara Driver Taksi Online Agar Tak Ketahuan Ini Bikin Ngakak !, Belakangan ini banyak kejadian bentrokan antara angkutan umum konvensional dengan angkutan berbasis online.
Beberapa peristiwa mengerikan terjadi di beberapa daerah, dimana banyak mobil dirusak oleh oknum yang diduga sopir angkot, begitu juga sebaliknya.
Bahkan orang yang tidak bersalah pun menjadi korban.
Seperti yang terjadi di Bandung, dimana para sopir angkot menghancurkan mobil milik warga yang mereka duga taksi online.
Padahal setelah ditelisik, mobil tersebut ialah mobil keluarga dan bukan taksi online.
Pelaku pengrusakan pun sudah ditankgpa pihak kepolisian.
Lalu, adalagi kasus driver ojek online yang sengaja ditabrak oleh sopir angkot di Tangerang.
Meski sempat terjadi keributan, akhirnya mereka bisa berdamai dan telah melakukan aksi konvoi bersama.
Berbicara soal kondisi yang masih memanas antara angkutan online dan angkutan konvensional, beberapa driver angkutan online pasti memiliki cara agar mereka bisa terus beroperasi tanpa rasa ceamas.
Seperti yang dikisahkan pengguna Facebook ini saat dirinya menaiki taksi online.]]>

Byadmin

Kisah Sopir Taksi yang Jadi Pahlawan dalam Teror Jembatan London

taxipontianak.com – Kisah Sopir Taksi yang Jadi Pahlawan dalam Teror Jembatan London . Seorang sopir taksi mencoba menjatuhkan tiga terduga teroris yang menyerang London semalam, Sabtu, 3 Juni 2017. Dilansir dari Telegraph, pria yang tak diketahui namanya itu menjelaskan detik-detik perlawanannya. Cerita berawal dari ketika sopir taksi itu melihat laki-laki dengan pisau sepanjang 30 sentimeter, menikam orang-orang dengan acak. “Saya pikir, saya akan mencoba memukulnya. Saya akan mencoba menjatuhkannya,” kata dia kepada LBC, Minggu, 4 Juni 2017. Sopir itu lalu memutar taksinya dan menabrak salah satu penyerang. Namun, penyerang yang nyaris ditabraknya itu menyingkir ke samping. Kemudian ada tiga petugas polisi datang berlari ke arah para penyerang.

“Saya berteriak ke semua orang, menjauhlah dari area, mundur, lari ke jalan lain. Di sana ada ratusan orang-orang baik,” kata sopir itu. Sopir itu mengatakan para penyerang di mobil van awalnya berbelok ke kanan menyeberang jalan menuju Southwark Katedral dan menabrak para pejalan kaki. “Mereka melompat ke luar dari van dan mulai menikam orang-orang secara acak,” ujarnya. Saksi lain di Katzenjammers Bierhall di Southwark Street, James Yates, mengatakan saat polisi masuk dan meminta pelanggan tiarap di lantai. “Di sana ada seorang laki-laki yang mengatakan dia teriris di bagian wajah,” kata dia. Luka itu, kata Yates, tidak terlalu parah. Namun luka itu menggores dagunya hingga ke bawah. Yates mengatakan insiden itu terjadi sekitar pukul 23.00 waktu setempat dan orang-orang sudah diminta tiarap di lantai sekitar setengah jam. Alex Shellum, saksi lain di Mudlark pub, dekat dengan Jembatan London, mengatakan teror Jembatan London terjadi sekitar pukul 22.00 waktu setempat. Saat itu ia melihat seorang wanita berumur sekitar 20 tahun terhuyung-huyung masuk ke pub. “Dia berdarah hebat dari leher dan dari mulut,” kata Shellum. “Tampaknya lehernya digorok. Orang-orang lalu menolongnya.” Ia mengatakan pub kemudian ditutup ketika polisi mengatakan agar pengunjung meninggalkan area.

Byadmin

Ini Kelanjutan Aturan Tentang Taksi Online

taxipontianak.com – Ini Kelanjutan Aturan Tentang Taksi Online. Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2016 memang masih belum selesai direvisi. Meski demikian, Kementerian Perhubungan meminta perusahaan aplikasi mulai mendaftarkan kendaraan yang beroperasi. Kemenhub mencatat, saat ini data angkutan sewa online di wilayah DKI Jakarta baru 10 persen di antaranya yang mendaftarkan diri dan memiliki izin beroperasi. “Dari data kami, contohnya aplikasi Grab Car yang dikelola oleh PT Solusi Transport Indonesia, jumlah kendaraan teridentifikasi ada 5.110 kendaraan. Dari jumlah tersebut yang sudah berizin untuk wilayah DKI Jakarta baru 347 kendaraan, berarti ada 4.763 kendaraan tidak memiliki izin”, papar Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo. Lebih lanjut Sekjen menjelaskan apabila perusahaan aplikasi masih memberikan fasilitas online kepada angkutan yang tidak memiliki izin, perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi. Sangsi tersebut bisa merupakan pemutusan akses sementara terhadap provider aplikasi. Pemberlakuan izin kepada segenap angkutan sewa online yang beroperasi juga berkaitan dengan kuota kendaraan di setiap wilayah. Untuk menjaga keseimbangan transportasi, Kemenhub berupaya mengatur jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan, termasuk angkutan sewa online. “Sesuatu yang berlebihan itu pasti akan berdampak dan mengganggu keseimbangan. Untuk itu, dalam pengaturan transportasi, kenapa harus ada izin, karena kita ingin kendalikan supply (penawaran) dan demand (permintaan). Kita berharap angkutan sewa online harusnya bersifat komplemen. Kalau jumlahnya semakin banyak, ini bukan komplemen lagi,” jelas Sekjen. Tak hanya itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengumpulkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi se-Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut diadakan dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait rencana Kementerian Perhubungan merevisi PM 32 Tahun 2016. Hingga kini uji publik terhadap revisi aturan tersebut telah dilaksanakan dua kali, pertama di Jakarta dan uji publik kedua, diadakan di Makassar. Uji publik merupakan salah satu tahapan sebelum regulasi ditetapkan. Pemerintah meminta masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Masukan tersebut dihimpun, dibahas bersama untuk kemudian dijadikan bahan dalam penyempurnaan regulasi. “Telah dibentuk tim dengan melibatkan Praktisi, Akademisi dan para Pakar Transportasi dan Kebijakan Publik untuk melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan 32 Tahun 2016 dan hasil kajian tim merekomendasikan untuk dilakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016,” jelas Pudji Hartanto, Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Lebih lanjut Pudji menjelaskan bahwa secara umum hasil Uji Publik yang telah dilaksanakan pada 17 Februari 2017 di Jakarta dan 10 Maret 2017 di Makassar sebagian besar para pihak dapat menerima secara substansi thd 11 poin pokok-pokok penyempurnaan. “Sesuai arahan Menteri Perhubungan untuk menyempurnakan PM 32 Tahun 2016 dan untuk mengakomodir adanya angkutan online yang selama ini dikategorikan sebagai angkutan sewa, dibuatlah nomenklatur angkutan sewa khusus,” kata Pudji. Terdapat 11 pokok materi krusial dalam revisi PM 32 Tahun 2016 ini, meliputi 1) jenis angkutan sewa; 2) kapasitas silinder mesin kendaraan; 3) batas tarif angkutan sewa khusus; 4) kuota jumlah kendaraan angkutan sewa khusus; 5) kewajiban STNK berbadan hukum; 6) pengujian berkala/ KIR; 7) Pool; 8) Bengkel; 9) Pajak; 10) Akses Dashboard; dan 11) Sanksi. [Adi/Ari]]]>

× whatsapp Taxi Pontianak