Penting, Regulasi Taksi Online Harus Jelas

Penting, Regulasi Taksi Online Harus Jelas – Lebih dari seratus pengemudi taksi pelat kuning berargometer mendatangi DPRD Kota Yogyakarta, kemarin. Mereka minta Kota Yogyakarta menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi kericuhan di lapangan menjelang maupun sesudah pengesahan Peraturan Gubernur DIY tentang Taksi Khusus.

“Hanya untuk jaga-jaga, jangan sampai ada aksi anarkistis lagi,” kata Ketua Paguyuban Taksi Berargometer Yogyakarta (Kopetayo), Sutiman, usai audiensi dengan Komisi C DPRD Kota Yogyakarta.

Diungkapkannya, pada 8 Mei 2017 sedikitnya ada empat titik kejadian anarkistis antara pengemudi taksi pelat kuning dengan pelat hitam di Yogyakarta. Beberapa waktu sebelumnya, keributan juga terjadi di Jalan Malioboro, Jalan AM Sangaji, Jalan Mataram, kawasan Ngampilan dan Terminal Giwangan, Stasiun Tugu, dan Lempuyangan.

Pemicunya lantaran dampak dari regulasi yang tidak tegas hingga berakibat kekisruhan di tingkat bawah. Menurutnya, taksi pelat kuning selaku armada angkutan umum resmi, harus menjalani serangkaian uji sebelum beroperasi di jalan.

Sedangkan taksi pelat hitam yang menggunakan aplikasi online masih leluasa mengangkut penumpang tanpa izin. Selain itu, jumlah taksi pelat kuning juga dibatasi 1.000 unit, sebaliknya kuota taksi pelat hitam belum ada batasan.

“Ini menjadikan persaingan tidak sehat. Dari sisi perizinan tidak ada dan tarifnya juga tidak terkontrol,” jelas Sutiman.

Pihaknya pun minta baik kalangan Dewan, Pemkot Yogyakarta, dan kepolisian, agar bisa menjembatani sehingga ketegangan mereda dan situasi kembali kondusif. Terutama di wilayah Kota Yogyakarta. “Kami tak ingin kericuhan kembali terjadi di jalan. Kami tak henti-hentinya menjaga situasi agar tetap damai. Harus ada yang menjembatani agar tak ada yang mengintimidasi dan terintimidasi,” ujarnya.

Dia berharap semua pihak menghormati isi Pergub Taksi Khusus yang menurut informasi yang diterimanya bakal disahkan 30 Mei ini. Termasuk di antaranya pemberlakuan kuota bagi taksi online pelat hitam. “Kami mengusulkan kuota maksimal 10% dari jumlah taksi pelat kuning saat ini, jadi sekira 100 unit,” imbuh Sutiman.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, mengaku siap menindaklanjuti aspirasi dari Kopetayo. Dari sisi regulasi, draf Pergub Taksi Khusus diakuinya sudah mengakomodir kepentingan pihak taksi pelat kuning dengan taksi online pelat hitam.

“Sudah saya baca drafnya, baik, bisa mewadahi kedua belah pihak. Kami akan mengupayakan di lapangan tak lagi muncul keributan,” ujarnya.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda DIY Gatot Saptadi mengaku, draf Pergub sudah diserahkan ke sekda untuk segera ditetapkan. Namun, materi yang diatur masih bersifat umum. Sedangkan hal-hal teknis seperti tarif dan kuota taksi khusus,akan diatur tersendiri melalui surat keputusan (SK) Gubernur.

“Yang tak kalah penting menurutnya adalah koordinasi antar instansi yang nanti mendapat limpahan kewenangan menyangkut perizinan taksi online. Yang jelas nanti ada stiker khusus, harus uji KIR, berizin, dan sebagainya. Urusan teknis nanti diatur kemudian melalui SK,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *