Pengusaha Taksi Online Hambat Pergub

Pengusaha Taksi Online Hambat Pergub – Pemda DIY pernah menjanjikan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY seputar taksi online pada ak hir Mei 2017. Namun hingga kini pergub belum juga diterbitkan karena belum me mu at hal substansial yaitu soal tarif dan kuota.

Untuk menentukan kedua poin itu, Pemda DIY memilih membahas dulu dengan pemilik usaha jasa taksi online. Sayangnya pengusaha taksi online tak mau datang untuk bermusyawarah dengan Pemda DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Ha mengku Buwono (HB) X meng ungkapkan, soal Pergub Taksi Online sebenarnya ada pi lihan yang bisa ditempuh. Per tama, tetap menerbitkan ta – pi belum memuat poin krusial seperti penentuan tarif batas atas-bawah dan kuota.

Kedua , menunda pergub sambil menunggu penetapan dari Ke – menterian Perhubungan. Sultan mengatakan, penentuan tarif batas atas dan bawah sepenuhnya menjadi kewe – nang an pusat atas pengajuan da ri daerah. “Saya mengeluar – kan pergub tapi tarif rendah dan tinggi tetap tidak bisa kami putuskan. Atau keluarkan pergub sambil menunggu keputusan Pak Menteri (Menhub) soal pengajuan tarif,” ungkap Sul – tan, kemarin. Dengan kata lain, jika pergub diterbitkan saat ini maka atur an yang beredar tanpa ke – pu tusan penting seperti tarif. Untuk penentuan tarif dan kuo ta, Pemda DIY sebenarnya me milih berdialog dengan ma – najemen perusahaan taksi online. Dikatakannya, pembahas – an dengan manajemen perusahaan taksi online sangat pen – ting agar keputusan yang dibuat adil.

Sayangnya, dalam setiap ke sempatan dialog ternyata yang datang bukan pemilik jasa taksi online, melainkan hanya sopirnya. Hal ini menjadi salah satu penghambat proses penentuan kebijakan. “Harapan saya kami bisa bertemu dengan pengusaha bukan dengan sopir. Kalau dengan sopir piye mau menentukan, (sopir) bukan pengusahanya. Karena yang muncul hanya sopirnya, pengusahanya enggak,” ujarnya. Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY pun mendesak agar Pergub Taksi Online agar segera diterbitkan. Jika tidak, ma salah antara operator taksi kon vensional dengan online akan semakin meruncing.

“Ta – di pagi kami sowan (datang) ke Polda DIY mempertanyakan hal tersebut,” ujar Ketua Or – gan da DIY Agus Andriyanto, kemarin. Dia menduga molornya pergub akibat selama ini pembuat regulator kesulitan menemui operator taksionline atau pemilik aplikasi. Hal ini dinilainya sebagai unsur kesengajaan pihak operator yang ingin mengulurulur waktu sehingga pergub tidak segera disahkan. Kemungkinan besar, lanjut Agus, karena operator taksi online tidak akan bisa memenuhi sya rat yang tertera dalam pergub.

Salah satunya batasan kuo ta yang diberikan pemerintah mengingat selama ini operator taksi online sudah me la – kukan perekrutan driver. Jika pergub diberlakukan, kata dia, operator taksi online harus memutus kerja sama de – ngan pihak ketiga yakni driver pemilik mobil plat hitam yang selama ini sudah bekerja sama. “Yang kami pertanyakan komitmennya, nanti sanggup tidak operator taksi online memenuhi syarat tersebut? Ba gai – mana regulator menga wa si – nya?” katanya. Pihaknya berharap pergub segera diterbitkan agar perso – alan di lapangan dapat diselesaikan.

Perihal adanya operator taksi konvensional yang ber ga bung dengan operator online, diakui nya memang ada be berapa dan itu pun belum resmi beroperasi. Namun Agus membantah bila sudah ada 40% operator tak si konvensional yang bekerja sama dengan penyedia apli kasi Go-Jek, tepatnya Go-Car. Se – tahu dirinya, baru ada sekitar 25 taksi dari sebuah perusahaan taksi yang telah ber ga bung dan taksi resmi inilah yang telah melakukan uji KIR. “Jadi yang telah patuh uji KIR da ri taksi online ya baru 25 itu. Yang lain, plat hitam belum,” ka tanya. Adanya kerja sama antara sejumlah taksi konvensional de ngan taksi online tersebut bu kan mengindikasikan Or – gan da DIY pecah.

Organda men du kung adanya kerja sama ini karena sesuai anjuran pemerintah. Namun persoalan lain akan muncul ketika pihak operator taksi online tidak bisa memenuhi syarat kuota yang ditetapkan. “Ini yang menjadi persoalan kami. Mereka (operator) sanggup tidak?” ujarnya. Namun tudingan ini dibantah Strategic Area Head Go-Jek Yogya, Delly Nugraha. Dika ta – kan nya, operator taksi online se perti mereka tidak sulit ditemui. Karena pihaknya sudah be be rapa kali bertemu dengan pemerintah, terutama kepala Dinas Perhubungan DIY. Bah – kan mengklaim Dinas Per hu – bung an mendukung berga – bung nya taksi konvensional dengan taksi berbasis internet.

“Selama ini, penolakan ter – sebut karena penilaian negatif terhadap kami. Semua itu karena ketidaktahuan saja, ma sya – rakat termasuk pemerintah ataup un taksi konvensional mendengar tentang Go-Jek ha – nya sepotong-sepotong,” ka ta – nya membela diri.

Sejumlah Pejabat Diancam Dilaporkan ke Polisi

Terpisah, puluhan sopir taksi yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan So pir Angkutan Umum (FPPU) dan Komunitas Pengemudi Tak si Yogyakarta (Kompetayo) semakin gusar dengan tidak keluarnya Pergub Taksi Online. Hal itu diperlihatkan ketika mereka mendatangi Mapolda DIY, kemarin. Para sopir bermaksud melaporkan adanya tindakan wanprestasi dari sejumlah aparat birokrat di Pemda DIY. Yang dilaporkan adalah janji mengeluarkan pergub yang mengatur keberadaan taksi online pada 30 Mei lalu dan itu tidak di pe – nuhi.

Sementara janji tersebut te lah dituangkan di dalam su – rat bermeterai yang ditanda – tangani perwakilan FPPAU dan keempat pejabat yang akan dilaporkan. Mereka yang akan dilapor – kan adalah Asisten Sekda Bi – dang Perekonomian Pemda DIY sekaligus Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY Gatot Sap ta – di, Kepala Satuan Polisi Pa – mong Praja DIY GBPH Yud ha – ning rat, dan Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Latief Usman. “Yang akan kami laporkan ada – lah Asisten Sekda Bidang Per – ekonomian Pemda DIY, Plt Ke – pala Dinas Perhubungan, Ke – pa la Satpol PP Pemda DIY, dan Di rektur Lalu Lintas Polda DIY,” ungkap Ketua Kom pe ta – yo Sutiman seusai melakukan dialog dengan perwakilan Pol – da DIY.

Sutiman mengutarakan, pa ra pengemudi taksi sudah bersabar menunggu keluarnya pa yung hukum tersebut. Na – mun hingga waktu yang dijanjikan, pergub tidak kunjung diundangkan. Sementara tanpa aturan jelas, keberadaan taksi online dianggap telah meru gi – kan taksi argometer. Selain produk hukum, para sopir taksi resmi tersebut juga mempertanyakan tidak ada – nya upaya menjalankan satu pun kesepakatan dalam pertemuan di awal Mei 2017. Salah sa tunya adalah adanya pe la – rang an operasional taksi online sebelum pergub keluar. Namun dari pantauan pe – nge mudi taksi, hal tersebut juga tidak dilakukan.

Akan tetapi niat untuk melaporkan tersebut akhirnya ditunda setelah dalam pertemuan antara pe – nge mudi taksi dengan Ka sub – dit II Intelkam Polda DIY AKBP Ndaru Tyas Wibowo disepakati agar para pengemudi taksi me – nanyakan terlebih dulu proses pembuatan pergub yang di – mak sud. Para sopir taksi dimin – ta untuk datang ke Pemda DIY sebagai pihak yang memproses keluarnya produk hukum ter – sebut. Ndaru mengatakan, secara teknis pihaknya tidak bisa mem berikan intervensi percepatan terhadap keluarnya sebuah produk hukum dari instansi lain. “Pasti aspirasi para so pir taksi ini akan sampai ke Ba pak Kapolda dan akan dite – ruskan kepada Pemda DIY,” katanya.

Polda berharap pengemudi taksi argometer bisa tetap ikut menjaga kondusivitas kea – man an di masyarakat. Jangan sampai persoalan tersebut me – nyebabkan gangguan keama n – an. “Sambil memperjuangkan aspirasi, kami minta suasana Yogyakarta tetap dijaga sebagai ikon pariwisata,” tandasnya.

Ridwan anshori/ erfanto linangkung/ maha deva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *